Sambutan Pengurus

Tahun 2014 ini menandai telah 25 tahun berdirinya Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang telah berkembang menjadi organisasi profesi yang anggota-anggotanya berperan penting dalam kegiatan di pasar modal dan jasa keuangan.Oleh sebab itu, tantangan terbesar dari HKHPM adalah untuk mendorong dan menghasilkan konsultan hukum yang memiliki kompetensi yang tinggi sesuai dengan kegiatan di pasar modal dan jasa keuangan.

Kegiatan pertama yang dilakukan dalam tahun 2014 ini adalah melakukan Seminar yang bertema “Penegakan Prinsip Keterbukaan Informasi dan Perlindungan Investor” yang telah diselenggarakan pada 18 Februari 2014 dengan nilai 2,5 SKP.

Untuk kegiatan pendidikan lanjutan HKHPM lainnya pada tanggal 15 dan 22 Maret 2014 yang semestinya adalah Diklat Konsultan Hukum Pasar Modal Syariah karena saat ini proses pembuatan silabus masih berjalan maka diganti dengan “Diklat Arbitrase bagi Arbiter dan Calon Arbiter” dengan nilai 5 SKP kerja sama antara HKHPM dengan BAPMI yang intinya adalah untuk pengembangkan bidang arbitrase bagi Konsultan Hukum baik yang akan menjadi Arbiter atau yang ingin memiliki kemampuan di bidang Arbitrase dan ADR di Pasar Modal dan Jasa Keuangan. Peserta terbatas dan ada persyaratan yang akan ditetapkan.

Program lainnya yang sedang disiapkan yaitu untuk tanggal 15 April 2014 Seminar tentang “Pengaturan dan Lika-Liku tentang Penawaran Saham & Obligasi Indonesia bagi Investor Asing” dengan nilai 2,5 SKP. Tema ini sengaja diangkat adalah untuk meningkatkan kompetensi konsultan hukum yang membantu Emiten yg akan melakukan penawaran umum saham atau obligasi yang sebagian dari penawaran tersebut ditujukan bagi investor asing.

Selanjutnya, perlu kami laporkan juga bahwa Dewan Standar HKHPM telah mengeluarkan rekomendasi terbaru sehubungan dengan Perubahan Standar Profesi HKHPM yang berkaitan dengan Materi Uji Tuntas Penawaran Umum Obligasi Daerah. Untuk itu Pengurus HKHPM telah mengeluarkan SK Perubahan atas Standar Profesi tersebut. Dengan demikian bagi rekan-rekan konsultan hukum yang saat ini atau yang akan membantu proses penawaran umum obligasi daerah telah memiliki standar pemeriksaan yang dapat dijadikan rujukan untuk melakukan kegiatan tersebut.

Hal penting lainnya yg harus mendapatkan perhatian kita semua adalah atas keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana terdapat ketentuan pungutan untuk biaya registrasi, tahunan dan 1,2 % dari nilai kontrak yang didapat oleh Kantor Konsultan Hukum. Posisi HKHPM sejak awal adalah menolak pemberlakuan pungutan tahunan dan 1,2 % dari nilai kontrak tersebut. Namun dengan keluarnya PP tersebut maka perlu dipersiapkan langkah-langkah strategis agar keberadaan Konsultan Hukum di Sektor Jasa Keuangan dapat lebih berperan.

Sebelum kami menutup sambutan ini, perlu sekali lagi mengingatkan kepada rekan-rekan sekalian untuk senantiasa melakukan kewajiban pelaporan-pelaporan kepada OJK baik yang berkaitan dengan Perubahan Alamat Kantor, Pindah Kantor dan Pemenuhan 5 SKP sesegera mungkin. Mengingat sampai saat ini kami mendapatkan laporan bahwa OJK telah memberikan sanksi-sanksi berupa denda.

Demikian sambutan dan laporan ini kami sampaikan dan terima kasih atas perhatian yang diberikan.


Indra Safitri
Ketua Umum