Seminar Pengaturan & Lika-liku Penawaran Saham & Obligasi
March 20, 2014
Ujian Pendidikan Dasar I dan Dasar II
April 7, 2014
Show all

PRESS RELEASE 25 TAHUN HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL (HKHPM)

PERAN KONSULTAN HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI PASAR MODAL & JASA KEUANGAN KHUSUSNYA DAN DI INDONESIA PADA UMUMNYA

Tepat tanggal 4 April 2014 ini, organisasi profesi hukum yaitu Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) genap berumur 25 tahun. Suatu usia yang cukup panjang untuk sebuah organisasi profesi dan untuk itu pula dalam kesempatan ini HKHPM perlu untuk menyampaikan kepada masyarakat Indonesia bagaimana peran dan pandangannya tentang penegakan hukum di Indonesia. HKHPM adalah wadah bagi Advokat dan Konsultan Hukum yang memilih menjadi profesi penunjang di industri pasar modal dan jasa keuangan namun banyak anggota HKHPM yang juga merupakan Advokat atau Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan di bidang hukum lainnya.

HKHPM memandang penegakan hukum di pasar modal dan sektor jasa keuangan menjadi salah satu kunci utama untuk melindungi kepentingan investor, pemegang saham minoritas dan masyarakat pada umumnya yang berinvestasi di pasar modal dan yang membeli produk-produk jasa keuangan. Advokat atau Konsultan Hukum menjadi pilar utama agar setiap proses penawaran umum, transaksi atau pengeluaran produk-produk keuangan dibuat berdasarkan hukum yang berlaku dan mencegah praktek-praktek curang atau tindak pidana yang merugikan masyarakat.

HKHPM memandang bahwa penegakan hukum masih sangat lemah, terbukti selama kurun waktu 25 tahun ini banyak terjadi kasus-kasus pasar modal, perbankan, asuransi dan pengelolaan dana pensiun yang merugikan masyarakat. Kemampuan lembaga seperti Bapepam-LK, yang sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia serta aparat penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan sering terlambat untuk mencegah terjadinya kerugian ratusan miliar dana nasabah atau investor yang raib digelapkan, dicuri atau dialihkan oleh pelaku kejahatan pasar modal dan keuangan.

HKHPM menilai bahwa pelaku kejahatan tersebut dibawa ke pengadilan, walaupun ada hampir sebagian besar divonis ringan dan uang atau aset-aset yang dicuri tidak pernah dapat kembali. White Collar Crime harus di proses secara hukum, sanksi denda tidak dapat menciptakan efek jera bagi pelaku karena uang publik yang dicuri atau digelapkan tidak sebanding dengan sanksi denda yang diberikan. Belum lagi kerugian dari reputasi industri pasar modal dan jasa keuangan di Indonesia yang tidak dapat diukur dengan uang.

HKHPM mendorong Advokat atau Konsultan Hukum untuk mengambil peran dalam setiap proses penegakan hukum agar hukum benar-benar menjadi alat yang dapat melindungi dan mencegah terjadinya pelanggaran sehingga menghasilkan industri yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat banyak.

HKHPM melarang setiap Advokat atau Konsultan Hukum untuk berkolusi dengan pihak manapun untuk memberikan informasi yang menyesatkan atau merancang produk-produk investasi bodong kepada masyarakat dan menegakkan sikap independensi dan profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Kode Etik dan Standar Profesi HKHPM.

HKHPM meminta kepada Advokat dan Konsultan Hukum agar senantiasa meningkatkan kompetensi, keilmuan dan pengetahuan hukum secara terus menerus sehingga dapat sejajar dengan praktek internasional sehingga menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Walaupun praktek di pengadilan dilarang bagi lawyer asing, namun untuk jasa hukum lain advokat atau konsultan hukum dapat bersaing dengan lawyer asing yang datang ke Indonesia.

HKHPM kedepan harus menjadi wadah profesi hukum yang memiliki standar governance yang tinggi sehingga HKHPM dapat memberikan manfaat bagi setiap anggotanya. Oleh sebab itu momentum 25 tahun ini diharapkan dapat lebih mendorong upaya penguatan sebagai organisasi profesi hukum yang ikut melahirkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Advokat dan menjadi salah satu dari pendiri Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Oleh karenanya HKHPM senantiasa mendorong dan berkomitmen agar Advokat atau Konsultan Hukum di Indonesia menjadi profesi terhormat dan profesional.

Jakarta, 4 April 2014

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal